Pencairan Dana / Pelaporan Keuangan

Pencairan Dana BOS Lingkup Kementerian Agama

Latar Belakang

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD s.d SMP). Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan amanat UU tersebut adalah PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005. Sejak tahun 2009 Pemerintah telah mengklaim bahwa Program BOS telah berhasil dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat MTs/Sederajat mencapai 98,11 %. Dan sejak tahun anggaran 2009 program BOS selain diarahkan untuk mempertahankan tingkat APK yang tinggi juga dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar.


Apa Itu BOS ?

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOS dilaksanakan untuk beberapa hal, yaitu : (1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, (2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MIN dan MTsN, (3) Meringankan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa Madrasah Swasta dan PPS.

Sasaran Program BOS lingkup Kementerian Agama adalah semua Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan dasar di seluruh provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

Besar Bantuan BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut, dengan rincian MI/PPS Ula sebesasr Rp 580.000,-/siswa/tahun, sedangkan untuk MTs/PPS Wustha sebesar              Rp 710.000/siswa/tahun

Mekanisme Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan dua cara, yaitu untuk Madrasah Negeri dialokasikan langsung ke DIPA MIN/MTsN, sedangkan Madrasah Swasta dialokasikan pada Kanwil Kemenag untuk selanjutnya disalurkan ke Madrasah Swasta/PPS


Penggunaan Dana BOS

Berikut beberapa keperluan yang diijinkan didanai dari BOS, yaitu :

  1. Pembelian/Pengadaan Buku Teks Pelajaran (536111)
  2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru (521119/521219)
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
  4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
  5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
  6. Langganan daya dan jasa
  7. Perawatan madrasah
  8. Pembayaran honor bulanan guru & tenaga kependidikan honorer
  9. Pengembangan profesi guru
  10. Membantu siswa miskin
  11. Pembiayaan pengelolaan BOS
  12. Pembelian perangkat komputer
  13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS

Larangan Dalam Penggunaan Dana BOS

Berikut penggunaan dana yang tidak diperkenankan dalam BOS :

  1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 
  3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 
  4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 
  5. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; 
  6. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 
  7. Membangun gedung/ruangan baru; 
  8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  9. Menanamkan saham
  10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 
  11. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan; 
  12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Perpajakan Dalam Penggunaan Dana BOS

Pembelian ATK/Bahan/Pengadaan Lainnya

  1. Tidak dipungut PPh Pasal 22 
  2. Dikenakan PPN 10% untuk belanja di atas Rp 1 Juta

Pembelian Buku Pelajaran & Kitab Suci

  1. Tidak Dipungut PPh Pasal 22 
  2. Tidak Dipungut PPN

Pembayaran Honor

  1. Tidak Dipungut PPh Pasal 21 PNS Gol II / Non PNS < Rp 1,32 juta per bulan)
  2. Dipungut PPh (PNS Gol III (5%) / PNS Gol IV (15%) / Non PNS > Rp 1,32 juta per bulan(5%) )

 

Referensi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidlkan Nasional

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana BOS Lingkup Kementerian Agama




Oleh : Isnain Fikriansyah

(Kepala Seksi Pencairan Dana, KPPN Banda Aceh)